Foto:Sahabat Mbak Puan
Sebab dari hasil evaluasi yang di sampaikan oleh pemerintah terdapat sejumlah indikator penularan yang belum turun.
"Meski sudah ada tren penurunan, misalnya pada penambahan kasus dan positivity rate, namun di beberapa daerah indikator tersebut justru masih meningkat. Begitu juga dengan angka kematian, di sejumlah wilayah masih meningkat signifikan. Disini pemerintah harus ekstra hati-hati," kata Puan.
Menurut Puan PPKM level 4 dengan segala penyesuainnya ke depan harus mampu menurunkan semua indikator laju penularan, termasuk angka kematian saat isolasi mandiri.
"Pemda tidak boleh beralasan kematian tinggi karena banyak pasien isoman tidak lapor. Justru disitulah tugas aparat Pembda yang di bantu masyarakat untuk terus memantau kondisi wilayahnya selama PPKM level 4 diterapkan," ujar Puan.
Lebih dalam Puan menjelaskan Pemerintah kedepan harus lebih responsif terhadap setiap perubahan kondisi penularan yang terjadi.
"Dalam strategis gas dan rem yang di pakai pemerintah kalau PPKM level 4 di perlonggar (untuk sektor usaha kecil) , berarti pemerintah sudah kembali menginjak gas meski belum sepenuhnya melepas rem," ujarnya.
Dalam kondisi pelonggaran seperti ini, lanjut Puan, Pemerintah harus lebih sigap mengambil kebijakan jika tiba tiba terjadi peningkatan laju penularan covid-19.
"Tindakan pemerintah dalam mengubah mode gas atau rem ini tidak boleh telat, tidak boleh kalah cepat dengan fluktuasi penularan virus itu sendiri. Artinya kalau sudah mulai ngegas, jangan sampai lupa ngrem," tegasnya.
Oleh karena itu,tegas Puan, dalam situasi seperti ini, data laju penularan menjadi instrumen yang sangat vital dalam mengambil setiap kebijakan pemerintah kedepan.
"Dalam situasi krusial ini, jangan pernah sekali-kali mempermainkan data, misalnya dengan menurunkan testing agar laju penularan seolah-olah tampak terkendali,"Ujar Ketua DPR RI tersebut.
Untuk itu, Puan mengingatkan pemerintah untuk terus meningkatkan tes, pelacakan dan juga tempat-tempat isolasi terpusat.
"Dalam kondisi seperti ini, penurunan jumlah testing dan tracing tidak boleh terjadi dengan alasan apapun," tegasnya.
Terkait sektor usaha kecil yang di perlonggar Puan ikut bersyukur karena karena para pelaku usahanya bisa kembali beraktivitas dan bergotong royong menjalankan menggerakan ekonomi rakyat.
Namun, dia mengingatkan agar para pelaku usaha juga bergotong royong menerapkan protokol kesehatan dan taat pada aturan yang ada.
"Misalnya kalau warung makan di Izinkan bika sampai pukul 20.00, jangan sampai ada yang lewat waktu. Begitu juga soal durasi makan 20 menit, kita sadar hal ini palin sulit diawasi petugas. Oleh karena itu perlu kesadaran tinggi para pedangang untuk taat aturan tanpa harus di awasi," tegasnya.
"Kalau kesadaran bersama kita terhadap aturan, dan prokes sudah tumbuh seperti itu, kita optimis masa-masa sulit ini akan segera berlalu," Kata Puan.
Selain sektor usaha kecil, kata Puan pemerintah juga harus memperhatikan masyarakat pekerja non esensial yang berpenghasilan harian. Bantuan sosial harus dipastikan sudah sampai di tangan mereka.
"DPR akan mengawali dan mengawasi distribusi bantuan sosial agar tepat sasaran,"ujarnya.