Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat Beru-baru ini mengkritik Pidato Ketua DPR RI Puan Maharani pada Upacara Hari Kesaktian Pancasila.
Gubernur NTT dan Yunus Takandew
Suarakarumput.com-Sekretaris DPD PDIP Provinsi NTT, Yunus H Takandewa menanggapi Kritikan Gubernur NTT terhadap Pidato Puan Maharani di hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2021 lalu.
Yunus H Takandewa, S.Pd menilai, Kritikan yang disampaikan Gubernur NTT adalah salah alamat dan tidak berdasar.
Menurut Yunus, Puan Maharani berkedudukan sebagai Ketua DPR RI dan sebagai pejabat Negara yang memiliki legal standing dalam penyampaikan atau membacakan Naskah yang Sudah di setujui Protokol Istana.
Yunus menyampaikan, Jika Naskah yang dibacakan Puan Maharani bukanlah Naskah baru. Naskah itu menurut Yunus juga pernah dibacakan Fahmri Hamsyah pada 2017 lalu.
Anggota DPRD Provinsi dari Dapil 3 Sumba Raya ini menganggap apa yang dilakukan Gubernur NTT. Diluar Kezaliman sebagai Pejabat Publik.
Ia menyarankan Agar Geburnur sebaiknya Fokus saja menangani pemerintahan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Seperti diketahui, Gubernur NTT Viktor Laiskodat sempat mengkritik Pidato yang di sampaikan Puan Maharani Pada hari Kesaktian Pancasila beberapa hari yang lalu.
Melansir dari Pos-Kupang.com, Gubernur NTT Gusar dengan pernyataan Ketua DPR RI yang meyebut kalimat ‘Atas Nama Bangsa Indonesia’ saat menandatangani Ikrar kesetian Pancasila.
“Menurut saya ada sedikit kesalahan dalam Upacara Hari ini, karena ketika mengatasnamakan Bangsa Indonesia, itu tidak boleh ada Pihak lain, selalu harus presiden dan wakil presiden saja,” Ujar VBL
“Atas nama Bangsa oleh Ketua DPR, menurut saya itu adalah sebuah catatan sejarah yang salah, inilah nilai-nilai pancasila yang harus kita jaga,” Lanjut VBL
Menurut VBL, yang berhak mengatasnamakan bangsa Indonesia hanya Presiden dan Wakil Presiden sebagai kepala pemerintahan atau kepala Negara, tidak ada Pihak lain.
Kritikan VBL ini kemudian menjadi Viral dan mendapat Tanggapan dari Netizen di Berbagai Platform Media Sosial.
Ada yang setuju dengan Gubernur, ada Pula yang tidak Sependapat dengannya, bahkan ada yang menyebut apa yang dilakukan Gubernur adalah sebuah Baper.