Ketua Umum PERMMABAR Kupang Maksi Naban
SUARAKARUMPUT.COM - Persatuan Mahasiswa Manggarai Barat (PERMMABAR) Kupang menilai kepemimpinan Edi-Weng satu tahun ini banyak cacat dan tidak transparan.Ketua Umum PERMMABAR Kupang Maksi Naban, mengucapkan proficiat atas kinerja Bupati Manggarai Barat selama satu tahun ini dengan berbagai tantangan salah satunya ialah Covid 19.
Namun, sebagai OKP pembinaan, pengkaderan dan perjuangan, kami mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah dan juga mengkawal pembangunan khususnya di kabupaten Manggarai Barat.
Kami menilai bahwa banyak hal yang kurang beres dan cacat selama kepemimpinan selama satu tahun ini, diantaranya persoalaan transparansi birokrasi, yang menjadi salah satu janji politik Edi-Weng saat kampanye, namun sampai saat ini masih banyak kebijakan yang menunjukan belum adanya transparansi dan keberpihakan terhadap Masyarakat lokal dari Pemda Mabar, seperti belum adanya teransparansi pengelolaan dana Covid 19, begitupun berkaitan dengan polemik pengangkatan Tenaga Kontrak Daerah (TKD)Tahun 2022.
Kami mendesak Pemda Manggarai Barat supaya lebih transparan dan harus bertanggung jawab terhadap nasib TKD yang tidak terakomodir lagi di SK TKD Tahun 2022.
Bukan haya mendesak, kami menawarkan solusi berupa pemberian pesangon atau memberikan lapangan kerja baru bagi mereka, seperti mendistribusikan mereka ke berbagai BUMD maupun perusahaan-perusahaan Swasta.
Saat ini juga Manggarai Barat diperhadapkan dengan persoalan pengelolaan pariwisata super premium, dimana Pemda Mabar cendrung pasif dan kurang kreatif dalam mengelola pariwisata super premium, sehingga belum berdampak terhadap kesejatraan masyarakat lokal.
Bahkan Pemda dinilai seperti boneka pemerintah pusat. Minimnya pengawasan dari Pemda Mabar dalam pengelolaan pariwisata kota super premium Labuan Bajo menjadi tantangan baru, terbukti masih banyaknya kasus penipuan pengelola jasa pariwisata yang merugikan para wisatawan,persoalan ini tentu akan mengancam perkembangan sektor pariwisata super premium.
PERMMABAR Kupang mengutuk keras pihak-pihak yang terlibat dalam persoalan- ini, kami juga mendesak Pemda Manggarai Barat harus lebih serius lagi dalam mengawasi pengelolaan sektor periwisata.
Kami juga mengkritisi upah tenaga kerja di kota super premium Labuan Bajo juga masih jauh dari UMP berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 02/KEP/HK/2021, sebesar Rp.1.975.000 mirisnya masih banyak tenaga kerjamenerima upah dibawah kisaran Rp1 Juta/Bulan.
Oleh karena itu kami mengharapkan Pemda Manggarai Barat untuk mengawasi perusahaan-perusahaan yang ada di Mabar, sehingga upaya yang diterima oleh tenaga kerja sesuai dengan UMP.
Manggarai Barat juga diperhadapkan dengan carut marutnya setatus kepemilikan tanah, mulai dari tanah masyarakat (adat) hingga tanah aset Pemda. Oleh karena itu kami mendesak Pemda Mabar bersama BPN Manggarai Barat harus lebih serius dan transparan dalam menangani polemik ini.
PERMMABAR juga mensoroti pembangunan PLTU Geotermal di Wae Sano, yang sampai saat ini menuai kontroversi dan penolakan dari berbagai kalangan termasuk Mahasiswa Manggarai Barat yang ada di kota Kupang.
PERMMABAR Kupang menilai bahwa pariwisata menjadi Leading Sector pembangunan kabupaten Manggarai Barat, oleh karena itu Pemda harus memilah segala bentuk pembangunan yang sifatnya mengekploitasi seperti tambang dan sebagainya. Jadikan pariwisata sebagai tolak ukur pembangunan baik infrastruktur maupun SDM.
Dari rentetan persoalan diatas kami dari Persatuan Mahasiswa Manggarai Barat (PERMMABAR) Kupang menyampaikan ketidakpuasan terhadap kinerja Bupati Mabar Edi-Weng selama satu tahun ini dan kami memberikan raport merah.
Kami berharap agar kedepanya Pemda Mabar lebih seriusdan transparan dalam manjemen birokrasi dan melanyani masyarakat. Sehingga dapat mewujudkan manggarai Barat yang makmur.***
