PMKRI Kupang Mendesak Kapolda NTT Segera Mencopot Kapolres Manggari Barat -->

Header Menu

PMKRI Kupang Mendesak Kapolda NTT Segera Mencopot Kapolres Manggari Barat

Jumat, 04 Februari 2022

 

Ketua Presidium PMKRI Cabang Kupang


SUARAKARUMPUT.COM - Perhimpunan Mahasiwa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang mendesak Kapolda NTT Mencopot Kapolres Manggari Barat. 

Hal ini dikarenakan tindakan represif aparat kepolisian terhadap masa aksi PMKRI cabang Ruteng dan kota jajakan Labuan Bajo.

Kronologisnya, aksi demonstrasi penolakan proyek panas bumi (geothermal) oleh aktivis PMKRI cabang Ruteng dan kota jajakan Labuan Bajo bersama utusan warga masyarakat Nunang, Lempe dan Dasak. 

Terjadi bentrokan dengan aparat keamanan dalam hal ini adalah satpol PP dan pihak kepolisian Selasa, 1 Februari 2022

Kejadian ini bermula saat tumbangnya pintu gerbang masuk kantor Bupati Manggarai Barat, NTT. 

Gerbang ini tumbang karena aparat keamanan tidak mengizinkan masa aksi demonstrasi untuk masuk diarea kantor, dengan dalih akan mengganggu aktivitas pegawai yang ada. 

Melihat hal itu, kader PMKRI mendesak agar segera masuk dan bertemu Bupati Manggarai Barat.

Namun, karena permintaan tidak diindahkan, maka masa aksi bersepakat untuk tumbangkan gerbang dan masuk ke halaman kantor Bupati Manggarai Barat.

 Setelah itu, lima orang masa aksi ditarik secara paksa sambil dipukul dan dicekik oleh aparat keamanan (Satpol PP dan Polisi) hingga luka-luka, memar dan sakit-sakitan. 

Pihak kepolisian juga sempat menyekap satu orang masa aksi hingga sore tadi. 

Masa aksi kemudian melanjutkan aksi di kantor DPRD Manggarai Barat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Presidium PMKRI Cabang Kupang, Adeodatus Syukur kepada media mengatakan hal ini terjadi karena ketidakmampuan Kapolres Manggarai Barat dalam menjalakan tugasnya sebagai aparat keamanan sehingga kepolisian melakukan tindakan semena-mena. 

Satpol PP juga ikut terlibat melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan lima orang masa aksi ditarik secara paksa sambil dipukul dan dicekik oleh aparat keamanan (Satpol PP dan Polisi) hingga luka-luka, memar dan sakit-sakitan. 

 Deo menilai tindakan yang di lakukan oleh kepolisian dan Satpol PP merupakan tidakan represif dan melanggar prosedur penangan masa aksi yang mencederai wibawah lembaga. 

Karena menurut undang-undang RI No. 9 Tahun 1998, tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum adalah hak setiap warga negara.

 Deo Syukur juga sangat menyayangkan sikap pemerintah daerah Manggarai Barat yang tidak merespon masa aksi sehingga terjadinya chaos Pemerintah Manggarai Barat semestinya memberi perhatian dan keberpihakan penuh kepada masyarakat.

 Karena menurut peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2017 Bab 1 Padal 1 Poin 1 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaran pemerintahan daerah yang selanjutnya disebut partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingan sehingga Deo menilai pemerintah Manggarai Barat tidak paham aturan pemerintah yang berlaku.***